Bombana, LintasAntiKorupsiIndonesia.Com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Bombana untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi konflik yang berkembang antara masyarakat Desa Pongkalaero – Puununu dengan PT. Bakti Bumi Sulawesi (BBS) dan PT. Teratai Bumi Sultra (TBS) di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana
Menurut DPW Pemuda LIRA Sultra, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra,Pemrin, SH, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah yang adil agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Ia menilai komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah merupakan langkah penting untuk menciptakan penyelesaian yang konstruktif.
Menurut Pemrin, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Pongkalaero perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Setiap keberatan maupun tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya direspons melalui dialog yang terbuka, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
DPW Pemuda LIRA Sultra juga menilai bahwa perusahaan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
Selain itu, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta agar seluruh proses yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap kegiatan investasi.
Pemrin menegaskan bahwa kehadiran investasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, investasi juga harus berjalan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, penghormatan terhadap masyarakat sekitar, serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
DPW Pemuda LIRA Sultra berharap Bupati Bombana segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Desa Pongkalaero, serta pihak PT. BBS dan PT. TBS. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak serta menciptakan suasana yang kondusif.
Lebih lanjut, DPW Pemuda LIRA Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai mekanisme hukum dinilai sebagai langkah yang tepat dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
DPW Pemuda LIRA Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi. Pemantauan akan dilakukan secara objektif dengan tetap menghormati proses yang ditempuh oleh pemerintah dan para pihak yang berkepentingan.
Menutup pernyataannya, Pemrin,SH, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut. Ia berharap Bupati Bombana segera mengambil langkah konkret untuk mempertemukan seluruh pihak, sehingga penyelesaian dapat dicapai melalui dialog yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bombana secara keseluruhan
Rayhan
