KENDARI, lintasantikorupsiindonesia.com – Dugaan praktik tidak etis mencuat dari internal RSUD Bahteramas. Sejumlah oknum pegawai yang bekerja di Instalasi Gizi rumah sakit tersebut diduga kerap membawa pulang logistik pangan yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan pasien.
Informasi ini terungkap berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Forum Kajian Advokasi Kebijakan dan Demokrasi (FORKAD-SULTRA). Lembaga tersebut menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan logistik makanan pasien.
Ketua FORKAD-SULTRA, Erlan, S.H, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik profesi tenaga kesehatan, khususnya dalam pelayanan gizi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini menyangkut hak dasar pasien yang seharusnya mendapatkan asupan gizi sesuai standar pelayanan rumah sakit,” tegas Erlan saat dimintai keterangan.
Ia menjelaskan, logistik pangan yang disediakan oleh rumah sakit merupakan bagian dari layanan medis yang telah dianggarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna menjamin kualitas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, jika dugaan ini benar terjadi, maka bukan hanya merugikan pasien, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah.
“Pemerintah sedang berupaya maksimal menjamin kesehatan masyarakat melalui berbagai skema anggaran. Tapi di lapangan, justru ada oknum yang menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Erlan menilai tindakan para oknum tersebut tidak mencerminkan integritas sebagai tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan pembiaran dari pihak manajemen rumah sakit. Bahkan, salah satu oknum yang diduga terlibat justru disebut telah mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Instalasi Gizi.
“Kalau ini benar, maka ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin orang yang diduga melakukan pelanggaran justru diberi jabatan strategis?” ujarnya.
Atas dasar itu, FORKAD-SULTRA mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak manajemen RSUD Bahteramas.
Erlan juga meminta agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan akuntabel.
Tidak hanya itu, FORKAD-SULTRA turut mendesak Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di RSUD Bahteramas.
“Harus ada audit total. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan pemerintah justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” kata Erlan.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan oleh pihak media kepada manajemen RSUD Bahteramas belum membuahkan hasil. Direktur dan Wakil Direktur rumah sakit tersebut disebut enggan menemui awak media.
Sikap tertutup ini memunculkan tanda tanya di kalangan publik. Pihak rumah sakit dinilai belum menunjukkan transparansi dalam menyikapi isu yang berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD Bahteramas terkait dugaan penyelewengan logistik pangan tersebut.
Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat pentingnya pelayanan gizi dalam proses penyembuhan pasien. Publik kini menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan tersebut
(RED)
