TABUKAN UTARA, LINTASANTIKORUPSIINDONESIA.COM – Pemerintah Desa Kampung Bahu bergerak cepat merespons kebijakan fiskal pusat dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Kamis (15/01/2026). Langkah ini diambil menyusul penurunan drastis alokasi dana dari Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada struktur keuangan desa.
Musyawarah yang berlangsung di balai desa ini dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Jebrel Makasaehe, mewakili Kapitalaung Kampung Bahu yang berhalangan hadir karena sakit. Turut mendampingi, Ketua MTK, Mursalim Damal, S.Pd, serta dihadiri oleh 23 peserta yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Efisiensi Total Akibat Defisit Anggaran
Dalam paparannya, Jebrel Makasaehe mengungkapkan adanya selisih anggaran yang sangat mencolok dibandingkan tahun 2025. Estimasi awal yang semula mengacu pada pagu tahun lalu kini harus direvisi total demi menjaga akuntabilitas keuangan desa.
Berikut adalah perbandingan signifikan anggaran Desa Kampung Bahu:
Sumber Pendapatan TA 2025 TA 2026 Selisih Penurunan
Dana Desa (APBN):
T.A 2025 Rp 888.juta sekian
T.A 2026 Rp 322.juta sekian
Selisih Rp 566.juta sekian
Alokasi Dana Desa (ADD):
T.A 2025 Rp 425.juta sekian
T.A 2026 Rp 399.juta sekian
Selisih Rp 26.juta sekian
Bagi Hasil & Retribusi:
T.A 2025 Rp 39.juta sekian
T.A 2026 Rp 35.juta sekian
Selisih Rp 4.juta sekian
“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memberikan sumbangsih pemikiran. Meskipun anggaran turun drastis, kami berkomitmen mengoptimalkan dana pada sektor-sektor yang paling krusial bagi warga,” tegas Jebrel di hadapan peserta musyawarah.
Fokus 8 Poin Prioritas Dana Desa 2026
Menyikapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa Kampung Bahu akan memfokuskan penggunaan Dana Desa (DD) 2026 pada delapan sektor prioritas sesuai arahan pemerintah pusat:
– Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui BLT Desa.
– Ketahanan Iklim dan Bencana guna memperkuat mitigasi lokal.
– Layanan Kesehatan dasar dan promosi kesehatan desa.
– Ketahanan Pangan dan Ekonomi (Lumbung pangan dan energi).
– Dukungan Koperasi Desa Merah Putih.
– Infrastruktur Desa melalui skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
– Infrastruktur Digital untuk percepatan teknologi informasi.
– Pengembangan Potensi Unggulan Spesifik Desa.
Validasi BLT Mengutamakan Kualitas Penerima:
Salah satu poin paling krusial dalam musyawarah ini adalah validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Mengingat regulasi tahun 2026 tidak lagi membatasi persentase minimal atau maksimal alokasi, desa memilih fokus pada ketepatan sasaran.
Hasil musyawarah menyepakati:
Jumlah Penerima: 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Total Anggaran: Rp36.000.000
yang bersumber Dana Desa (APBN).
Keputusan kolektif ini diambil untuk memastikan bahwa di tengah situasi fiskal yang menantang, bantuan tetap menjangkau warga yang paling membutuhkan. Pemerintah Desa berharap penyesuaian ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat demi keberlanjutan pembangunan Kampung Bahu ke depan.
