Lumajang, Lintasantikorupsiindonesia.com – Pelibatan UMKM lokal dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian desa. Hasil pertanian lokal seperti sayuran, telur, hingga produk olahan memiliki peluang terserap secara rutin oleh dapur MBG, sehingga menciptakan pasar yang stabil bagi pelaku usaha kecil di
LUMAJANG .
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, mulai diarahkan tidak hanya untuk memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan mitra dan pelatihan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam implementasinya, Dwinowo Prasetyono ST menyampaikan Sabtu 2/5)2026 menyampaikan selaku mitra telah meliibatkan UMKM dalam mendukung operasional program di tingkat desa. Peran mitra memainkan strategi dalam memastikan distribusi makanan berjalan lancar serta menjembatani koordinasi antara pengelola program dengan masyarakat setempat.
Program MBG sendiri dijalankan melalui dapur layanan atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah. Di Lumajang, program pendekatan ini mulai dikembangkan dengan melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan makanan.
Pelibatan UMKM dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian desa. Hasil pertanian lokal seperti sayuran, telur, hingga produk olahan memiliki peluang terserap secara rutin oleh dapur MBG, sehingga menciptakan pasar yang stabil bagi pelaku usaha kecil.
Di wilayah Penanggal yang berada di kawasan lereng Semeru, langkah ini dinilai semakin relevan. Selain mendukung mencukupi gizi, program MBG juga berpotensi menjadi instrumen pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat pascabencana.
Selanjutnya Jika dikelola dengan baik, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak perekonomian rakyat melalui UMKM,” ujar salah satu sumber di wilayah setempat.
Meski demikian, implementasi program tidak lepas dari sejumlah tantangan. Kapasitas produksi UMKM yang belum merata, standar higienitas pangan, serta keterbatasan permodalan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, transparansi dalam penunjukan mitra juga menjadi sorotan. Pengawasan dinilai perlu diperkuat agar keterlibatan mitra benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
Sejumlah pengamat menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, mulai dari pelatihan, peningkatan kualitas produksi, hingga akses pembiayaan. Hal ini dinilai krusial agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar program sekaligus naik kelas secara usaha.
Dengan sinergi antara mitra lokal, pemerintah, dan masyarakat, program MBG di Penanggal Candipuro diharapkan tidak hanya berjalan optimal dalam penyediaan gizi, tetapi juga mampu menjadi model pembangunan desa berbasis ekonomi kerakyatan.
Namun tanpa pengelolaan yang matang dan pengawasan yang ketat, program tersebut berisiko tidak memberikan dampak signifikan bagi pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.
( Santoso).
