Jakarta, LintasAntiKorupsiIndonesia.Com — Sabtu 25 April 2026 Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengaitkan melimpahnya stok beras di gudang dengan keberhasilan swasembada beras menuai sorotan. Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai bahwa indikator tersebut belum cukup untuk menyimpulkan tercapainya kemandirian pangan nasional.
Menurut Defiyan, swasembada beras harus dimaknai sebagai kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada impor. “Gudang yang penuh tidak otomatis mencerminkan swasembada. Stok tersebut perlu ditelusuri asal-usulnya, apakah murni dari produksi domestik atau hasil akumulasi impor beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran Perum Bulog sebagai pengelola cadangan beras pemerintah memang krusial dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun demikian, keberadaan stok yang besar lebih mencerminkan fungsi buffer stock, bukan indikator tunggal keberhasilan produksi nasional.
Defiyan juga menyoroti perbandingan capaian saat ini dengan era Soeharto. Menurutnya, keberhasilan swasembada beras pada masa tersebut dicapai melalui proses panjang dengan dukungan kebijakan pertanian yang konsisten, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi hingga subsidi bagi petani. “Perbandingan harus dilakukan secara setara, baik dari sisi jumlah penduduk, waktu pencapaian, maupun kondisi ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk membuka data secara komprehensif kepada publik, termasuk angka produksi beras domestik, kebutuhan konsumsi nasional, serta volume impor dalam beberapa tahun terakhir. Transparansi tersebut dinilai penting agar klaim swasembada dapat diuji secara objektif.
“Ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui narasi, tetapi harus didukung oleh data yang akurat dan kebijakan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan demikian, Defiyan mengingatkan agar pemerintah tidak menyederhanakan indikator swasembada hanya berdasarkan kondisi stok di gudang. Fokus kebijakan, menurutnya, perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan penguatan sistem pangan nasional secara menyeluruh.
Selesai
Sumber: Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter: Rahmat Hidayat
